PROFIL e-PPID PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROFIL PPID
PPID PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI terbentuk pada tahun 2010 yang diatur melalui Surat Keputusan (SK) Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP. U/OT.003/VI/3/KA-2010 tentang Perubahan dan Tambahan (P&T) atas Keputusan Direksi Nomor: KEP/U/OT.003/VI/1/KA-2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang Organisasi dan Tata laksana Sekretariat Perusahaan di Lingkungan Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero). Unit organisasi di bidang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PT KAI ini ditangani oleh Manager Public Information Care yang secara struktur berada di bawah Vice President Public Relations yang berada di bawah garis komando Executive Vice President Corporate Secretary (EVP Sekretaris Perusahaan). Manager Public Information Care atau PPID Pusat PT KAI ini mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi publik yang mencakup penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi terhadap pengguna informasi publik. Sedangkan PPID di daerah melekat pada Manager Humas daerah sesuai wilayah kewenangannya , ada 13 Manager Humas daerah (9 Daop dan 4 Divre) di seluruh PT KAI. Seluruh aturan perusahaan yang mengatur tentang pembentukan PPID di PT KAI ini mengacu pada Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Visi dan Misi PPID PT KAI
VISI: Menjadi PPID yang informatif dan profesional untuk transparansi.
MISI: Menyelenggarakan pelayanan informasi perusahaan untuk informasi publik yang akurat, akuntabel, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Pejabat yang Berwenang untuk Mengelola KIP
Struktur organisasi perusahaan PT KAI terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu: lingkungan Kantor Pusat dan Lintas (Daerah Operasi/Divisi Regional) di Jawa dan Sumatera.
  KANTOR PUSAT
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berwenang untuk mengelola Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Pusat adalah Manager Public Information Care dengan nomenklatur USPP yang secara struktur unit ini berada dibawah Vice President Public Relations (USP), yang sekaligus menjadi atasan USPP. USPP mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi publik yang mencakup penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi terhadap pengguna informasi publik.
  LINTAS (DAERAH OPERASI & DIVISI REGIONAL)
Untuk lintas disebut juga sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah). Pejabat yang berwenang untuk mengelola Keterbukaan Informasi Publik di lintas adalah Manager Hubungan Masyarakat Daerah (Humasda) yang secara struktur berada di bawah EVP/VP Daerah Operasional/ Divisi Regional (Daop/Divre), yang sekaligus juga menjadi atasan PPID Daerah. PPID Daerah bertugas membantu PPID Pusat dalam pengelolaan KIP di wilayah Daop/ Divre PT KAI. Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik (SOP KIP) di Lingkungan PT KAI SOP KIP di PT KAI dibuat pada tahun 2010, melalui SK Direksi PT KAI No. Kep.U.HK.003/XII/1/KA-2010 tentang Standar Prosedur Operasional Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melakukan pengelolaan informasi publik di lingkungan PT KAI, yang di dalamnya antara lain memuat tentang:

1. Pejabat yang berwenang untuk mengelola KIP
2. Daftar Informasi di Lingkungan PT KAI
3. Tata cara memperoleh informasi dan tata cara mengajukan keberatan
4. Sistem pengelolaan keadministrasian mengenai informasi publik

SK Direksi ini kemudian diperbarui (di-update) pada tahun 2018 melalui Peraturan Direksi (PD) PT KAI No. PER.U/KL.104/VI/1/KA-2018 mengenai Pedoman Pelayanan Informasi Publik. Pembaruan ini dilakukan untuk menyikapi kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai perkeretaapian yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan untuk menyesuaikan perusahaan dengan perkembangan teknologi yang kini sudah serba digital. Sehingga dengan adanya pembaruan SOP KIP di PT KAI ini, maka pelayanan informasi kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan praktis. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa PT KAI sebagai salah satu badan publik di Indonesia ikut melaksanakan amanat UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dibuktikan dengan langsung mengimplementasikan amanat UU tersebut dalam kegiatan operasional perusahaan. Bahkan, pembentukan PPID dan SOP penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di PT KAI dilakukan sejak tahun 2010, yang berarti bahwa hal itu bertepatan dengan pemberlakuan UU No.14 tahun 2008 (karena UU ini diberlakukan 2 tahun setelah pengesahan). Hal ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan aturan negara melalui pelaksanaan amanat UU No.14 tahun 2008 sebagai perwujudan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Struktur Organisasi Unit KIP